Dijelaskan Komisioner KPPU Syarkawi Rauf, KPPU tengah mengamati proses tender Mitratel sebab ada dugaan perubahan proses tender dari rencana semula yang tidak disampaikan ke KPPU. "KPPU menyelisik apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap industri, sebab yang utama adalah bagaimana emiten terkait mematuhi segala unsur hukum dan bisnis," katanya.
Rencana penjualan Mitratel sendiri ditolak DPR karena aksi korporasi tersebut melanggar Undang-undang Keuangan Negara. DPR menilai, sesusai UU No 17/2003, penjualan aset negara di atas 200 miliar harus mendapat persetujuan DPR. Penjualan Mitratel selain berpotensi merugikan Telkom, dianggap DPR juga merugikan negara, sangat rentan ditunggangi kepentingan untuk mendapatkan dana politik secara ilegal dalam jumlah besar.
Sementara itu, Telkom baru akan memutuskan rencana penjualan Mitratel pada kuartal III tahun ini. Dari berbagai opsi, initial public offering (IPO) atau backdoor listing menjadi opsi utama kebijakan yang akan diputuskan Telkom.
Demikian disampaikan Direktur Innovation & Strategic Portfolio Telkom, Indra Utoyo. Menurut Indra, sebelum mengerucut pada dua opsi, sebelumnya ada lima opsi yang dijadikan pertimbangan bagi Telkom mengenai akan diapakan Mitratel. Opsi itu adalah djual, backdoor listing, merger, IPO atau tidak dilakukan tindakan apa-apa terhadap Mitratel.
"Dari lima opsi tersebut, telah dipilih dua, yaitu IPO dan backdoor listing. Namun, keputusan baru akan diambil pada kuartal ketiga tahun ini," ungkap Indra.
Ditambahkan Indra, ke depan Mitratel juga akan difokuskan pada bisnis menara telekomukasi. Bisnis lainnya selain tower, akan dipndahkan ke Infratel. ""Implementasinya mungkin dimulai awal 2015," ujar Indra.
0 comments:
Post a Comment