Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi sinyal positif akan hal itu. Saat ini, Kejagung masih mengumpulkan data-data dan alat bukti. Itu diungkapkan Staf Kapuspen Kejagung Muhammad Saman dan Ibnu Firman, Selasa (9/4/2013).
Sebelumnya, Kejagung menerima kelompok Simpul Komunitas Antikorupsi (SKAK), Senin (8/4/2013), yang mempertanyakan kasus ini.
"Kasus ini sedang kami tangani. Kami sedang mengumpulkan data-data dan alat bukti keterangan untuk meningkatkan statusnya," kata Saman.
Saman menjelaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menetapkan seorang pejabat BUMN menjadi tersangka, jika bukti-bukti dan data-data pendukung telah dipegang penyidik.
Terkait proyek MPLIK, lanjut Saman, pihaknya telah melakukan penyelidikan, pengumpulan alat bukti, serta masih mengumpulkan keterangan saksi. Menurut Saman, data-data valid mengenai kasus ini masih terus dikumpulkan.
"Kasus ini sudah kami kami tangani dalam status tahap awal. Kami akan terus mengumpulkan data-datanya, yang valid," ucap Saman.
Proyek MPLIK senilai Rp 1,4 triliun yang melibatkan BUMN, ditengarai sarat permainan dan kongkalikong. Dalam Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), ditemukan banyak segudang kejanggalan.
Selain sarat korupsi, proyek ini juga dikerjakan tanpa pengawasan maksimal, sehingga terbuka peluang terjadinya kerugian negara. Berdasarkan laporan Komisi I DPR dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Telkom Indonesia Tbk, 16 Oktober 2012, disimpulkan agar dilakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program PLIK dan MPLIK.
Sebab, banyak PLIK yang ditinggalkan setelah diresmikan. Bahkan, banyak mobil-mobil MPLIK yang tidak sesuai spesifikasi. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2011 mengungkapkan, realisasi penyediaan MPLIK baru tercatat 846 unit, dari target 1.907 unit MPLIK di seluruh kecamatan di Indonesia.
Proyek MPLIK diduga telah di-mark up, serta diduga ada pengaturan tender serta bagi-bagi keuntungan. Orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Dirut Telkom Arief Yahya, yang saat proyek itu bergulir sejak 2010, menjabat Direktur Enterprise dan Wholesale.
Arief Yahya disebut-sebut melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan negara senilai Rp 30 miliar
0 comments:
Post a Comment