"Kami terbuka dengan (kerjamasama) di bidang maritim. Saya sudah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan akan membicarakan lebih lanjut," ujar Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (6/11) petang.
Blake menambahkan, sejauh ini sudah ada kerjasama yang dilakukan di antaranya membantu melindungi area-area kelautan yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. "Kerjasama terkait pengawasan laut, bagaimana melindungi laut dari illegal fishing," ujar mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Selatan dan Tengah ini.
Jika pemerintah setuju, Blake mengaku akan meminta bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat untuk turut memantau praktik pencurian ikan ilegal. "Ada banyak yang akan bersinergi terutama soal militer," ujarnya.
Pernyataan Duta Besar AS yang mengatakan akan meminta keterlibatan Navy AS untuk membantu pengawasan laut RI khususnya dalam memberantas illegal fishing mendapat reaksi dan penolakan keras.
Salah satunya dari Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), DR. Y. Paonganan yang mengatakan bahwa pengawasan wilayah kedaulata RI adalah kewenangan TNI AL dan urusan dalam negeri RI, tidak boleh ada negara lain yang boleh ikut apalagi melibatakan kapal perangnya untuk menjaga perairan kita. Hal ini menurut pakar maritim ini merupakan pelecehan, seakan-akan bangsa ini tidak mampu mengawasi wilayah kedaulatannya.
"Bila mendapat tawaran seperti itu, sebaiknya Menteri Susi harus menolaknya karena hal itu bertentangan dengan UUD dan prinsip-prinsi bernegara, jangan seenaknya mengambil keputusan-keputusan yang mencederai harga diri bangsa ini, apalagi dengan melibatkan angkatan perang nagara lain untuk mengawasi periaran kita adalah sebuah langkah yang sangat keliru bila hal itu terjadi," tegas Y Paonganan, dilansir RMOL, Senin (10/11).
Jika ingin memberantas illegal fishing, menurut Paonganan, banyak hal yang bisa di lakukan, salah satunya dengan memperkuat armada kapal TNI AL sehingga dapat memperketat wilayah-wilayah yang rawan pencurian ikan. Dan illegal fishing terbesar terjadi bukan karena banyaknya kapal pencuri ikan yang masuk ke perairan kita, tapi karena banyaknya illegal license, dimana satu ijin bisa digunakan oleh puluhan bahkan ratusan kapal.
"Banyak hasil tangkapan yang tidak terecord, karena kapal-kapal berijin itu mengirim hasil tangkapan langsung ke luar negeri dengan transhipment di tengah laut, selain itu mafia minyak yang juga orang kita sendiri menjual minyak subsidi ditengah laut ke kapal-kapal ikan yang sedang beroperasi, sehingga memberi peluang kapal-kapal itu tidak sandar di pelabuhan-pelabuhan perikanan untuk mengisi BBM sambil melaporkan hasil tangkapannya," ungkap Y Paonganan.
Ditegaskannya pula, hal-hal tersebutlah yang harus dibenahi menteri Susi, jangan karena ingin sukses jadi menteri lantas membawa-bawa negara asing untuk ikut mencampuri urusan dalam negeri kita dan menerima tawaran negara lain mengawasi laut kita. Bila hal itu terjadi maka nasionalisme Menteri Susi patut dipertanyakan.
Senada dengan itu, Anggota DPR Iskan Qolba Lubis juga menyatakan kerjasama seperti itu dengan Amerika bertentangan dengan sistem kedaulatan RI.
"Kerja sama Susi dg Amerika khusus polisi laut bertentangan dg system kedaulatan RI," ujar Aleg PKS ini via akun twitternya @IskanQL.
0 comments:
Post a Comment